 |
| Dalam kesempatannya, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menekankan bahwa Global Blended Finance Alliance (GBFA) menjadi dasar bagi perubahan transformatif dan pengetahuan masa depan untuk mempercepat penciptaan nilai dan investasi di sektor-sektor ekonomi utama, salah satunya melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP). FOTODOCPLN |
energikita.id – PT PLN (Persero) dan Pemerintah Republik Indonesia mengajak komunitas global untuk berkolaborasi dalam upaya transisi energi, khususnya pada sisi pendanaan. Hal ini tercermin melalui agenda Tri Hita Karana – World Economic Forum yang digelar di Bali pada Minggu (19/5).
Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menekankan bahwa Global Blended Finance Alliance (GBFA) menjadi dasar bagi perubahan transformatif dan pengetahuan masa depan untuk mempercepat penciptaan nilai dan investasi di sektor-sektor ekonomi utama, salah satunya melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP).
“Mata dunia tertuju pada Indonesia sehingga kita harus menjadi contoh transisi energi berkeadilan yang benar-benar berhasil menyeimbangkan pembangunan ekonomi, keadilan sosial, dan pengelolaan lingkungan hidup,” kata Menko Luhut.
Dirinya menambahkan, kolaborasi diperlukan guna memecahkan tantangan global transisi energi.
“Inisiatif seperti JETP perlu didukung oleh keselarasan pemangku kepentingan yang kuat tidak hanya pada aspek teknis, namun juga relasional sehingga kita dapat menggunakan kesempatan ini untuk belajar bersama dalam memecahkan tantangan kita,” tambah Menko Luhut.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan salah satu tantangan terbesar dalam transisi energi saat ini adalah dukungan pembiayaan.
“Untuk mendapatkan dukungan finansial yang memadai, terdapat beberapa inisiatif seperti JETP, AZEC, IPEF yang saat ini sedang berjalan, kami memerlukan dukungan finansial lebih lanjut untuk mempercepat pencapaian NZE,” terang Arifin.
Arifin menambahkan, Pemerintah selalu memprioritaskan daya beli serta kesejahteraan masyarakat dalam menjalankan transisi energi.
“Kita memastikan bahwa program transisi energi bersih harus memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kerja sama antara negara maju dan berkembang harus diperkuat untuk saling mengisi kesenjangan, sehingga tidak ada yang tertinggal,” kata Arifin.
Dalam Deepdive Session di sela agenda yang sama, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan pihaknya kini tidak hanya berfokus pada penyediaan listrik semata, melainkan juga terhadap lingkungan yang berkelanjutan.
“Melalui transisi energi, kita harus memastikan generasi yang akan datang memiliki masa depan lebih baik dari kita. Oleh karena itu, kita tidak bisa terfragmentasi, kita harus bersatu dan berkolaborasi. Kolaborasi dalam teknologi, kolaborasi dalam inovasi dan juga kolaborasi dalam pendanaan,” jelas Darmawan.
Dirinya juga menegaskan bahwa PLN tengah menyiapkan rencana ketenagalistrikan nasional yang lebih hijau dari yang pernah ada. Melalui roadmap ini, PLN akan meningkatkan kapasitas bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebesar 75% dan Gas sebesar 25% pada tahun 2040. Upaya tersebut tentu menjadi peluang berbagai pihak untuk turut berkolaborasi, salah satunya melalui blended finance atau instrumen pendanaan yang menggabungkan pembiayaan publik dengan pembiayaan swasta sehingga menawarkan biaya modal yang lebih rendah.
“PLN sangat terbuka dengan pendanaan berskema blended finance, mengingat kolaborasi pendanaan seperti ini sangat dibutuhkan selama masa transisi menuju Net Zero Emissions. Skema blended finance perlu terus didorong agar jenis pendanaan ini dapat lebih berkembang dan menjadi pendorong terhadap akselerasi transisi energi,” pungkas Darmawan.
Di tempat yang berbeda, Joice Lanny Wantania, General Manager PLN UID Kalimantan Barat menyampaikan dalam mendukung program transisi energi ini, telah dibuat program Transformasi Energi 2.0 oleh Tim Ranger PLN UID Kalbar.
“Dalam
mendukung Net Zero Emission (NZE) ini Tim Ranger Transformasi PLN UID
Kalbar melakukan site visit dan studi banding ke PLTBg yang ada di
Kepulauan Bangka Belitung, dengan tujuan untuk meninjau langsung
bagaimana proses bisnis dalam pengolahan limbah POME menjadi biogas dan
energi listrik ” kata Joice.
Ia
berharap dengan dilakukannya site visit dan studi banding pada PLTBg di
Kepulauan Bangka Belitung ini dapat diterapkan di Kalimantan Barat yang
memiliki potensi Perkebunan kelapa Sawit di Kalimantan Barat sangat
besar sebanyak 2,2 juta hektar yang jika dapat menghasilkan tenaga
listrik mencapai lebih dari 300 MW.